SKP Belum Efektif Gambarkan Kinerja ASN

08-03-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Haeny Relawati R. W. saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/3/2024). Foto : Ubaid/Andri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi II DPR RI, Haeny Relawati R. W. mengkritik sistem penilaian ASN menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dinilai masih belum efektif menggambarkan dengan akurat kontribusi seorang ASN terhadap kinerja instansi.

 

“Menurut saya ada hal yang harus diperbaiki menyangkut analisa-analisa kuantitatif dan kualitatif standart penilaian. Karena mohon maaf, sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai-nilai tersebut diisi sendiri oleh ASN yang bersangkutan," ujar Haeny usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/3/2024).

 

Selain itu, Anggota Legislatif Dapil Jatim IX tersebut juga menganggap bahwa SKP masih terlalu terfokus pada aspek kuantitatif, terutama berbasis capaian anggaran, tanpa mempertimbangkan kualitas atau dampak nyata dari pekerjaan yang dilakukan oleh ASN.

 

“Hal-hal yang masih menitikberatkan hal yang bersifat kuantitatif ini harus kita benahi bersama dan itu harus diperinci oleh masing-masing institusi yang berwenang. Saya sangat mengharapkan kita menekankan pada mental achievement dan kualitas kinerja dari ASN itu sendiri," imbuhnya.

 

Diharapkan dengan adanya dorongan ini, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem penilaian ASN, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil. (uf/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...